Pemerintah Pesisir Selatan Menganggarkan Sebesar Rp768,2 Miliar Dari APBD 2025 Untuk Sektor Pendidikan

ANTARA/Teddy Setiawan

Pemerintah Pesisir Selatan Menganggarkan Sebesar Rp768,2 Miliar Dari APBD 2025 Untuk Sektor Pendidikan

Kamis, 10 Apr 2025

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, telah menganggarkan Rp768,2 miliar untuk sektor pendidikan, yang merupakan lebih dari 30 persen dari total APBD 2025.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Salim Muhaimin, menjelaskan bahwa alokasi anggaran ini bertujuan untuk menciptakan pendidikan berkualitas, sehingga daerah dapat menghasilkan generasi penerus yang kompetitif.

"Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlahnya relatif sama," ujarnya di Painan pada 6 April.

Menurut data dari Dinas Pendidikan Pesisir Selatan, dari total anggaran tersebut, Rp744,1 miliar dialokasikan untuk belanja operasional, sementara sekitar Rp24 miliar sisanya digunakan untuk belanja modal.

Salim menambahkan bahwa dana tersebut akan dirinci menjadi lima kegiatan, termasuk program pengelolaan pendidikan sebesar Rp119 miliar, yang mencakup pengelolaan pendidikan di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta pendidikan non-formal dan kesetaraan.

"Sebesar Rp251,4 juta dialokasikan untuk pendidik dan tenaga pendidik, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dasar, PAUD, sekolah non-formal, dan kesetaraan," jelas Salim.

Selain itu, Rp647 miliar dialokasikan untuk program penunjang urusan pemerintah kabupaten di bidang pendidikan, yang mencakup biaya perencanaan, penyediaan, administrasi keuangan umum, hingga keuangan perangkat daerah.

Pemerintah kabupaten juga menganggarkan Rp711 juta untuk program pengembangan kebudayaan. Menurut Salim, kegiatan ini akan fokus pada pengelolaan kebudayaan yang melibatkan masyarakat setempat.

"Program pengelolaan kelestarian kesenian tradisional juga akan melibatkan masyarakat yang berada di dalam daerah kabupaten," tambah Salim.

Selanjutnya, sebesar Rp807 juta akan dialokasikan untuk program pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, yang mencakup penetapan cagar budaya di tingkat kabupaten.