BG Menyatakan Bahwa Tindakan Premanisme Yang Menyamar Sebagai Organisasi Masyarakat Harus Ditangani Dengan Tegas

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menegaskan bahwa tindakan premanisme yang menyamar sebagai organisasi masyarakat harus ditindak secara tegas oleh seluruh aparat penegak hukum. "Presiden telah mengumpulkan semua kementerian dan lembaga yang berhubungan dengan penegakan hukum, seperti Polri, TNI, dan kejaksaan. Arahan yang diberikan sangat jelas, negara harus hadir dan melindungi warganya, serta hukum harus ditegakkan," ungkap BG saat ditemui di Lanud Roesmin Nurjadin, Riau, pada hari Selasa. BG menambahkan bahwa penegak hukum tidak boleh kalah dari kelompok preman yang sering melakukan tindakan merugikan masyarakat, mulai dari pemerasan hingga pemalakan. Ia juga menekankan bahwa aparat harus bertindak tegas, terutama ketika aksi premanisme tersebut mengganggu aktivitas bisnis yang dapat mengancam keberadaan investor asing di Indonesia.

BG menyatakan bahwa pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan Polri untuk membahas penanganan aksi premanisme tersebut. Hasil dari pertemuan itu menunjukkan bahwa Polri segera mengambil tindakan terhadap berbagai kasus premanisme yang terjadi di daerah. "Kapolri juga telah berbicara dan langkah-langkah sudah diambil. Sebagai contoh, di Karawang, Subang, Bekasi, dan beberapa lokasi lainnya sudah ditangani semuanya," ujar BG. BG juga mengingatkan para aparat hukum agar tidak terlibat atau mendukung aksi premanisme yang menyamar sebagai ormas. "Jika terbukti ada aparat yang terlibat, maka proses hukum harus dilaksanakan," tegas BG.

Tag: BG Budi Gunawan Lanud Roesmin Nurjadin Politik