Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memberikan penghargaan kepada Mahkamah Agung (MA) atas upayanya dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Dalam pernyataannya di Jakarta pada hari Selasa, Menteri PANRB menekankan bahwa MA tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga menunjukkan komitmennya untuk menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan. 'MA telah mencapai sejumlah prestasi di tingkat nasional pada tahun 2024, termasuk unit kerja yang meraih predikat wilayah bebas korupsi (WBK), pelayanan prima, dan ramah terhadap kelompok rentan,' ungkap Rini saat Penyerahan dan Penganugerahan Piagam Penghargaan bagi Unit Kerja Berprestasi Tahun 2024 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya. Untuk memperoleh predikat zona integritas (ZI), baik WBK maupun wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Rini menjelaskan bahwa setiap unit kerja harus melakukan perbaikan internal secara sistematis dan berkelanjutan dalam berbagai aspek. Hingga tahun 2024, Mahkamah Agung telah memiliki 259 unit kerja yang mendapatkan predikat ZI, terdiri dari 243 unit kerja berpredikat WBK dan 16 unit kerja berpredikat WBBM. Dalam dua tahun terakhir, Kementerian PANRB juga telah mendorong penerapan WBK mandiri di berbagai instansi pemerintah, termasuk di MA. Rini berharap pelaksanaan WBK mandiri ini dapat memperkuat peran dan kolaborasi antarinstansi dalam mempercepat pelaksanaan ZI. 'Kami sangat menghargai langkah strategis MA dalam pembangunan ZI, dan pencapaian ini merupakan komitmen nyata MA untuk membangun ZI. Ini juga merupakan komitmen untuk memastikan tercapainya pelayanan publik yang berkualitas,' tambahnya. Ia juga mengingatkan jajaran MA untuk menerapkan konsep pelayanan prima secara menyeluruh agar pelayanan publik yang diberikan oleh MA dapat adaptif, efisien, dan berdampak. Dengan demikian, MA dapat terus memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, bukan hanya sekadar memenuhi aspek administratif. Pada kesempatan tersebut, Menteri Rini bersama Ketua MA Sunarto, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, dan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Suharto memberikan penghargaan kepada 30 unit kerja di lingkungan MA dan Badan Peradilan. Sebanyak 24 unit kerja menerima predikat WBK, 5 unit kerja mendapatkan penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik, dan 1 unit kerja meraih predikat Pelayanan Prima. Ketua MA Sunarto menyatakan bahwa seluruh jajaran MA sepatutnya bersyukur atas pencapaian ini. "Cara bersyukurnya adalah dengan mempertahankan prestasi yang telah diraih, karena pencapaian ini merupakan pilar reformasi birokrasi di lingkungan MA," ujarnya. Sunarto juga menyampaikan kepada para insan peradilan agar terus menjaga integritas melalui pendekatan preemtif dan preventif. Selain itu, ia mendorong agar insan peradilan senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pelayanan publik untuk memberikan layanan yang berkualitas dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini bukan hanya sekadar tuntutan administratif, melainkan juga cerminan tekad untuk mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan berwibawa di mata masyarakat. "Momentum ini menunjukkan insan peradilan yang unggul dan berdedikasi tinggi sebagai garda terdepan dalam kemajuan lembaga peradilan," tutup Sunarto.