Menko BG Melakukan Tindakan! Memburu Ormas Yang Memalak Pengusaha, Membentuk Satuan Tugas Operasi

Pemerintah mulai mengambil langkah terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu pelaku usaha. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Budi Gunawan atau BG menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk menindak tegas berbagai bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat serta berpotensi mengganggu investasi dan ketertiban umum. "Negara tidak akan diam terhadap tindakan yang mengancam stabilitas nasional dan ketertiban sosial," tegas BG dalam keterangannya, yang dikutip pada Kamis (8/5/2025). BG menyatakan bahwa keberadaan ormas-ormas bermasalah telah jelas mengganggu iklim investasi dan menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia. "Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya akan menindak tegas, tetapi juga memberikan ruang untuk pembinaan. Untuk menjaga ketertiban dan rasa aman, mantan Kepala BIN itu menyampaikan bahwa pemerintah akan membuka saluran pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha. "Semua pihak yang merasa terganggu atau mengalami tekanan dari oknum maupun kelompok ormas dapat menyampaikan keluhannya melalui saluran resmi yang akan kami siapkan. Negara harus hadir dan melindungi hak masyarakat untuk beraktivitas dengan aman," tegasnya. Sebagai bagian dari langkah konkret, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas Terpadu.

Kami akan segera membentuk Satuan Tugas Terpadu untuk menangani masalah premanisme dan organisasi masyarakat, serta memberikan pembinaan kepada ormas yang bermasalah yang mengganggu keamanan dan menghambat investasi. Satuan Tugas ini akan melibatkan TNI, Polri, dan semua instansi terkait dalam satu komando yang terintegrasi dan responsif," jelasnya. Sebelumnya, beberapa pengusaha mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait tindakan premanisme dari ormas yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) dan jatah proyek. Di antara mereka adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga, Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Banten Syaiful Bahri, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ian Syarief, serta Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Banten Syaiful Bahri.

Tag: Budi Gunawan Ormas Purn Satuan Tugas Operasi