Dedi Mulyadi Mengirim Anak Yang Bermasalah Ke Barak, Maarif Institute: Ini Bertentangan Dengan Tujuan Reformasi Pendidikan

Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengarahkan siswa bermasalah ke barak militer kembali menuai kritik. Direktur Eksekutif Maarif Institute, Andar Nubowo, menyatakan bahwa pendekatan militer terhadap pelajar berpotensi merusak struktur sistem pendidikan. Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan arah reformasi pendidikan nasional, di mana saat ini pemerintah pusat menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Komitmen ini pernah disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti. Visi pendidikan di Indonesia menempatkan setiap anak sebagai subjek yang berhak atas lingkungan belajar yang aman, adil, dan menghargai keberagaman. Andar berpendapat bahwa model pendidikan yang bersifat militer justru memperkuat logika kekuasaan, dengan menekankan kepatuhan dan intimidasi. "Ini tidak hanya menghambat pertumbuhan psikososial anak, tetapi juga bertentangan dengan semangat pendidikan," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 10 Mei 2025. Dia menambahkan bahwa kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim siswa ke barak militer membawa pendidikan kembali ke pola lama yang represif dan eksklusif, serta melanggar prinsip dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. "Ini adalah suatu kemunduran yang tidak boleh dinormalisasi," tegasnya. Selain itu, Andar juga menyoroti bahwa kebijakan militerisasi terhadap pelajar berdampak negatif pada pembentukan identitas remaja, di mana pendekatan militer memperkuat label nakal pada anak tanpa memberikan ruang untuk pemulihan. "Tanpa adanya mekanisme dialog dan dukungan emosional, siswa akan kehilangan kepercayaan terhadap guru, sekolah, dan institusi pendidikan," tuturnya.

Dalam konteks kesehatan mental, terdapat kekhawatiran bahwa pendekatan militer terhadap siswa dapat menimbulkan masalah yang lebih kompleks. Menurutnya, lingkungan pendidikan yang berlandaskan hukuman dan stigma justru akan menambah tekanan, isolasi sosial, dan meningkatkan risiko depresi di kalangan pelajar. 'Alih-alih menyelesaikan masalah perilaku, kebijakan semacam ini malah menciptakan luka baru yang dapat mengancam masa depan anak,' ujarnya. Ia menegaskan bahwa Dedi Mulyadi telah mengabaikan akar struktural dari masalah perilaku remaja dengan mengirimkan mereka ke barak militer. Selain itu, Andar juga menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan pembiaran dalam menciptakan pendidikan yang seharusnya bersifat kolektif. 'Pemerintah Provinsi Jawa Barat justru memilih jalan pintas dengan mengontrol siswa tanpa menyentuh akar ketimpangan,' tambahnya. Ia mendesak Dedi Mulyadi untuk segera membatalkan kebijakan pengiriman siswa ke barak militer ini. Andar menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat seharusnya merumuskan kebijakan alternatif yang berlandaskan pendekatan humanistik, reflektif, dan inklusif terhadap siswa. Maarif Institute juga mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memberikan arahan yang jelas dan pendampingan kebijakan kepada pemerintah daerah, agar penyelenggaraan pendidikan di daerah dapat selaras dengan visi nasional. Gagasan Dedi Mulyadi mengenai pendidikan karakter ala militer bagi siswa bermasalah mulai diimplementasikan sejak Kamis, 1 Mei 2025, dengan Purwakarta dan Bandung menjadi dua wilayah pertama yang menjalankan program pembinaan karakter semi-militer yang melibatkan TNI.

Baca Juga: Jaga Kerukunan Di Era Digital, Kemenag Beri Harmony Award 2025 Ke FKUB Dan Pemda

---

Tag Andar Nubowo Barak Dedi Mulyadi Reformasi Pendidikan