Komisi II DPR Memberikan Kesempatan Untuk Membentuk Panja Yang Akan Mengawasi PNBP Kanwil BPN

Komisi II DPR RI memberikan kesempatan untuk membentuk panitia kerja (panja) yang akan mengawasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh Kantor Pertanahan (Kantah) dan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Indonesia. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan, 'Kami akan mempertimbangkan pembentukan panja untuk memeriksa seluruh Kantah dan Kanwil di Indonesia terkait penerimaan PNBP.' Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN serta kepala Kanwil BPN dari seluruh provinsi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Senin. Ia menekankan pentingnya langkah ini untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Kantah dan Kanwil yang memiliki PNBP rendah, serta mencari solusi untuk meningkatkan pencapaian target tahunan PNBP Kementerian ATR/BPN. 'Jika kami menemukan PNBP yang rendah, kami akan mengetahui penyebabnya, seperti ketidakmauan untuk menerbitkan alas hak. Hal ini mungkin disebabkan oleh batasan kewenangan Kementerian ATR sesuai dengan undang-undang,' ujarnya. Ia juga menambahkan, 'Jika ini menjadi masalah, kami dapat mengusulkan revisi terhadap undang-undang yang relevan.' Selain itu, Komisi II DPR RI berencana untuk melakukan pembahasan internal guna melaksanakan fungsi pengawasan melalui mekanisme ini. 'Kami akan membahas di rapat internal bagaimana kami dapat menjalankan fungsi pengawasan melalui PNBP, karena selama ini kami belum membahasnya secara serius,' tuturnya. Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, juga mengungkapkan keprihatinan mengenai target PNBP Kementerian ATR/BPN tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp3,2 triliun, yang dianggapnya terlalu rendah. 'Target kita hanya Rp3,2 triliun, sementara cukai rokok mencapai Rp300 triliun. Tanah adalah milik kita, milik negara, tetapi mengapa hanya mendapatkan Rp3 triliun?'

Oleh karena itu, dia mendorong perlunya pengawasan terhadap kinerja penerimaan PNBP dari Kanwil BPN di seluruh provinsi di Indonesia untuk menutup celah hilangnya PNBP akibat tindakan mafia tanah. "Mari kita evaluasi kinerja dengan salah satu pendekatan melalui PNBP dari masing-masing Kanwil, karena ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara kita, namun malah menjadi sasaran mafia. Tidak mungkin ada mafia jika tidak ada praktik korupsi di sana?" ujarnya. Pada kesempatan itu, hadir di ruangan tersebut 10 Kakanwil BPN dari berbagai provinsi, sementara yang lainnya mengikuti rapat secara daring. Juga hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi dan para direktur jenderal di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Tag: ATR BPN DPR Rifqinizamy Karsayuda