Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk area Jakarta dimulai hari ini. Namun, orang tua calon siswa mengeluhkan kesulitan dalam mengakses situs SPMB DKI Jakarta. Aditya, salah satu orang tua murid, menyatakan bahwa ia telah berulang kali mencoba untuk masuk atau login ke situs tersebut dengan menggunakan akun yang telah dibuat, tetapi halaman SPMB tetap tidak dapat diakses. "Selalu muncul pesan 'Terjadi Kesalahan'," ujarnya dengan nada kesal pada hari Senin, 16 Juni 2025. Adit berencana untuk mendaftarkan anaknya di salah satu SMP negeri di Jakarta. Ia juga merasa khawatir bahwa situs SPMB yang mengalami kesalahan dapat menyebabkan anaknya kehilangan tempat dan gagal mendapatkan sekolah yang diinginkan. Ia juga mengeluhkan bahwa sistem pendaftaran SPMB masih dianggap prematur, sehingga menyulitkan orang tua dalam mendaftarkan anak-anak mereka. "Dengan adanya persyaratan yang bertahap seperti ini, justru membuat proses menjadi sulit dan mengecewakan," ujarnya. Akun Instagram Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga terlihat diserbu oleh orang tua calon siswa. Sebagian besar dari mereka mengeluhkan situs SPMB yang mengalami kesalahan dan lambat. Banyak orang tua juga melaporkan bahwa mereka terlempar keluar dari akun dan gagal untuk masuk. Mereka menduga bahwa hal ini disebabkan oleh banyaknya pendaftar yang mengakses situs tersebut. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengungkapkan bahwa lembaganya juga menerima aduan serupa. Ubaid menyatakan bahwa terdapat banyak laporan mengenai orang tua yang tidak tersosialisasi dengan baik. "Saat ini pendaftaran dilakukan secara online, namun masih banyak orang tua yang mengantre di sekolah sejak pagi," ujarnya. Ubaid memperkirakan bahwa kekacauan SPMB akan terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia juga menyebutkan kemungkinan adanya praktik jual-beli kursi, yang mungkin akan tetap berlangsung. "JPPI memprediksi bahwa pungutan liar dan jual beli kursi akan semakin meningkat, bukan berkurang, karena tidak ada solusi yang jelas dari pemerintah daerah terkait dengan kapasitas yang sangat terbatas di sekolah-sekolah negeri," ujarnya. Di samping itu, biaya pendidikan di sekolah swasta, menurutnya, juga semakin tinggi. Hal ini membuat orang tua berjuang keras agar anak-anak mereka dapat diterima di sekolah negeri. Tempo telah menghubungi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Sarjoko, namun hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan yang diterima.